Koalisi Parpol Nasional Gagasan Bagus
(Sumber Berita Media Indonesia)
JAKARTA--MI: Wacana pembentukan koalisi parpol-parpol nasionalis merupakan gagasan bagus. Nantinya parpol-parpol membentuk dua kelompok saja yaitu koalisi parpol nasionalis dan koalisi parpol religius.
Koalisi seperti ini dapat terbentuk dengan semakin gencarnya komunikasi politik antara Partai Demokrat dan PDIP untuk membangun koalisi baru.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan wacana koalisi nasionalis dan koalisi religius atau Islam merupakan gagasan bagus. "Itu suatu gagasan yang bagus," kata Amir ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/3).
Namun demikian, ujar Amir, harus diingat bahwa di Indonesia ini tak bisa secara pragamtis dibelah dua menjadi koalisi nasionalis dan koalisi Islam. "Keputusan politik harus mengutamakan kepentingan lebih besar untuk kemajuan bangsa ini," ujarnya.
Amir juga mengatakan pihaknya menyambut dengan baik pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mewacanakan koalisi dengan Partai Demokrat. "Kami menyambut baik kalau ada niat seperti itu (koalisi), walaupun masih pernyataan orang per orang, belum keputusan resmi PDIP," ujar Amir.
Kalaupun nanti soal koalisi menjadi keputusan PDIP secara resmi, ujar Amir, pihaknya tetap menyikapinya dengan sangat hati-hati.
"Tak semuda membalik telapak tangan kalau berbicara soal koalisi. Itu berdasarkan pengalaman kami sekarang ini. Koalisi, itu tak semudah yang diucapkan, tapi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kami tak ingin mencampuri urusan PDIP, kami hanya menghormati sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pada saatnya akan diminta ketegasan dan kejelasan sikap dari peserta koalisi yang sekarang, apakah masih bisa menjalankan koalisi dengan penuh kesolidan dan kesetiaan.
"Tujuannya biar jelas memilih di dalam atau di luar pemerintahan. Tidak baik berada di dalam, tapi jiwa dan sikap politiknya serupa dengan oposisi. Karena itu, jika terpaksa ada yang harus kena talak (dikeluarkan dari koalisi) dengan baik-baik, berarti memang perlu adanya patner baru yang bersedia seia sekata dan senasib sepenanggungan," ujarnya.
Dalam situasi sekarang ini, menurut Anas, tidak terlalu urgen untuk terburu-buru membuat keputusan mengeluarkan dari koalisi. Memang, ujar Anas, sedang ada pembahasan tentang pemantapan koalisi.
"Pada saat yang sama, kami memang menjalankan politik koalisi pintu terbuka, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami sangat mengutamakan menjaga keutuhan koalisi. Yang jelas kami ingin koalisi yang sejati dan disiplin," ujarnya. (Ken/OL-7)
Koalisi seperti ini dapat terbentuk dengan semakin gencarnya komunikasi politik antara Partai Demokrat dan PDIP untuk membangun koalisi baru.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan wacana koalisi nasionalis dan koalisi religius atau Islam merupakan gagasan bagus. "Itu suatu gagasan yang bagus," kata Amir ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/3).
Namun demikian, ujar Amir, harus diingat bahwa di Indonesia ini tak bisa secara pragamtis dibelah dua menjadi koalisi nasionalis dan koalisi Islam. "Keputusan politik harus mengutamakan kepentingan lebih besar untuk kemajuan bangsa ini," ujarnya.
Amir juga mengatakan pihaknya menyambut dengan baik pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mewacanakan koalisi dengan Partai Demokrat. "Kami menyambut baik kalau ada niat seperti itu (koalisi), walaupun masih pernyataan orang per orang, belum keputusan resmi PDIP," ujar Amir.
Kalaupun nanti soal koalisi menjadi keputusan PDIP secara resmi, ujar Amir, pihaknya tetap menyikapinya dengan sangat hati-hati.
"Tak semuda membalik telapak tangan kalau berbicara soal koalisi. Itu berdasarkan pengalaman kami sekarang ini. Koalisi, itu tak semudah yang diucapkan, tapi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kami tak ingin mencampuri urusan PDIP, kami hanya menghormati sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pada saatnya akan diminta ketegasan dan kejelasan sikap dari peserta koalisi yang sekarang, apakah masih bisa menjalankan koalisi dengan penuh kesolidan dan kesetiaan.
"Tujuannya biar jelas memilih di dalam atau di luar pemerintahan. Tidak baik berada di dalam, tapi jiwa dan sikap politiknya serupa dengan oposisi. Karena itu, jika terpaksa ada yang harus kena talak (dikeluarkan dari koalisi) dengan baik-baik, berarti memang perlu adanya patner baru yang bersedia seia sekata dan senasib sepenanggungan," ujarnya.
Dalam situasi sekarang ini, menurut Anas, tidak terlalu urgen untuk terburu-buru membuat keputusan mengeluarkan dari koalisi. Memang, ujar Anas, sedang ada pembahasan tentang pemantapan koalisi.
"Pada saat yang sama, kami memang menjalankan politik koalisi pintu terbuka, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami sangat mengutamakan menjaga keutuhan koalisi. Yang jelas kami ingin koalisi yang sejati dan disiplin," ujarnya. (Ken/OL-7)
JAKARTA--MI: Petisi 28 memberikan dukungan kepada mantan Kabareskrim Mabes POlri Komjen Susno Duadji terkait sikap Susno yang membongkar markus dalam Polri.
Hal ini disampaikan salah satu aktivis Petisi 28 Haris Rusli dalam acara diskusi di Doekoen Coffee, Minggu (21/3).
"Kita akan memberikan dukungan politik dan moral dari Petisi 28. Kita akan berikan dukungan dengan mendatangi Mabes Polri besok," ujarnya.
Rencananya, Susno akan hadir memenuhi undangan Propam kepada dirinya, Senin (22/3), untuk diperiksa atas tuduhan pelanggaran profesi, setelah dia mengungkapkan adanya markus dalam tubuh Polri.
Hal senada diungkapkan Boni Hargens, juga aktivis Petisi 28. Menurut pengamat politik itu, Susno mengungkapkan adanya markus dalam tubuh Polri sebagai bentuk kekecewaannya setelah kasus "Cicak versus Buaya". Susno merasa seperti dikhianati oleh Polri.
"Ia tidak percaya pada istitusi kepolisian lagi. Itu wajar saja. Betapa tidak, kemarin ia membantu habis-habisan polisi dalam kasus cicak vs buaya, lalu ia kini ditinggalkan," jelas Boni.
Bagi Boni, dukungan diberikan kepada Susno lebih terkait soal pembongkaran kasus Bank Century. Pasalnya, Susno menjabat sebagai Kabareskrim saat pengusutan kasus Century. Dan sekarang Susno terang-terangan mengaku ada markus dalam tubuh Polri.
"Kepentingan kita adalah untuk membongkar kasus Century yang merugikan dan membongkar kasus korupsi lain. Pak Susno membantu kita untuk membuka data kepada KPK dan institusi hukum, karena ia mantan Kabareskrim dan sekarang masih menjadi perwira tinggi. Tapi kalau ia memiliki kasus lain itu urusan dia," jelasnya. "Motif pribadi terserah. Kita tidak masalah dengan itu. Setiap orang pasti memiliki tendensi politik."
Dalam kesempatan yang sama, Petisi 28 juga mengkritisi sikap pemerintah atas pengusutan kasus Century. Kasus Century seperti tenggelam karena kasus terorisme dan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
"Kasus Century menjadi antiklimaks karena Dulmatin dan Obama. Kita seharusnya kembali ke inti persoalan. Kita mendesak Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Butuh pertanggungjawaban SBY secara hukum dan politik," tegasnya.
Petisi 28 juga mendesak pertanggungjawaban SBY atas kasus Century dengan meminta SBY menggunakan hak prerogatifnya dan menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. (*/OL-7)
Sumber Berita : www.mediaindonesia.com
