(Sumber Berita Media Indonesia)
JAKARTA--MI: Wacana pembentukan koalisi parpol-parpol nasionalis merupakan gagasan bagus. Nantinya parpol-parpol membentuk dua kelompok saja yaitu koalisi parpol nasionalis dan koalisi parpol religius.
Koalisi seperti ini dapat terbentuk dengan semakin gencarnya komunikasi politik antara Partai Demokrat dan PDIP untuk membangun koalisi baru.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan wacana koalisi nasionalis dan koalisi religius atau Islam merupakan gagasan bagus. "Itu suatu gagasan yang bagus," kata Amir ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/3).
Namun demikian, ujar Amir, harus diingat bahwa di Indonesia ini tak bisa secara pragamtis dibelah dua menjadi koalisi nasionalis dan koalisi Islam. "Keputusan politik harus mengutamakan kepentingan lebih besar untuk kemajuan bangsa ini," ujarnya.
Amir juga mengatakan pihaknya menyambut dengan baik pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mewacanakan koalisi dengan Partai Demokrat. "Kami menyambut baik kalau ada niat seperti itu (koalisi), walaupun masih pernyataan orang per orang, belum keputusan resmi PDIP," ujar Amir.
Kalaupun nanti soal koalisi menjadi keputusan PDIP secara resmi, ujar Amir, pihaknya tetap menyikapinya dengan sangat hati-hati.
"Tak semuda membalik telapak tangan kalau berbicara soal koalisi. Itu berdasarkan pengalaman kami sekarang ini. Koalisi, itu tak semudah yang diucapkan, tapi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kami tak ingin mencampuri urusan PDIP, kami hanya menghormati sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pada saatnya akan diminta ketegasan dan kejelasan sikap dari peserta koalisi yang sekarang, apakah masih bisa menjalankan koalisi dengan penuh kesolidan dan kesetiaan.
"Tujuannya biar jelas memilih di dalam atau di luar pemerintahan. Tidak baik berada di dalam, tapi jiwa dan sikap politiknya serupa dengan oposisi. Karena itu, jika terpaksa ada yang harus kena talak (dikeluarkan dari koalisi) dengan baik-baik, berarti memang perlu adanya patner baru yang bersedia seia sekata dan senasib sepenanggungan," ujarnya.
Dalam situasi sekarang ini, menurut Anas, tidak terlalu urgen untuk terburu-buru membuat keputusan mengeluarkan dari koalisi. Memang, ujar Anas, sedang ada pembahasan tentang pemantapan koalisi.
"Pada saat yang sama, kami memang menjalankan politik koalisi pintu terbuka, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami sangat mengutamakan menjaga keutuhan koalisi. Yang jelas kami ingin koalisi yang sejati dan disiplin," ujarnya. (Ken/OL-7)
Koalisi seperti ini dapat terbentuk dengan semakin gencarnya komunikasi politik antara Partai Demokrat dan PDIP untuk membangun koalisi baru.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan wacana koalisi nasionalis dan koalisi religius atau Islam merupakan gagasan bagus. "Itu suatu gagasan yang bagus," kata Amir ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/3).
Namun demikian, ujar Amir, harus diingat bahwa di Indonesia ini tak bisa secara pragamtis dibelah dua menjadi koalisi nasionalis dan koalisi Islam. "Keputusan politik harus mengutamakan kepentingan lebih besar untuk kemajuan bangsa ini," ujarnya.
Amir juga mengatakan pihaknya menyambut dengan baik pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mewacanakan koalisi dengan Partai Demokrat. "Kami menyambut baik kalau ada niat seperti itu (koalisi), walaupun masih pernyataan orang per orang, belum keputusan resmi PDIP," ujar Amir.
Kalaupun nanti soal koalisi menjadi keputusan PDIP secara resmi, ujar Amir, pihaknya tetap menyikapinya dengan sangat hati-hati.
"Tak semuda membalik telapak tangan kalau berbicara soal koalisi. Itu berdasarkan pengalaman kami sekarang ini. Koalisi, itu tak semudah yang diucapkan, tapi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kami tak ingin mencampuri urusan PDIP, kami hanya menghormati sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pada saatnya akan diminta ketegasan dan kejelasan sikap dari peserta koalisi yang sekarang, apakah masih bisa menjalankan koalisi dengan penuh kesolidan dan kesetiaan.
"Tujuannya biar jelas memilih di dalam atau di luar pemerintahan. Tidak baik berada di dalam, tapi jiwa dan sikap politiknya serupa dengan oposisi. Karena itu, jika terpaksa ada yang harus kena talak (dikeluarkan dari koalisi) dengan baik-baik, berarti memang perlu adanya patner baru yang bersedia seia sekata dan senasib sepenanggungan," ujarnya.
Dalam situasi sekarang ini, menurut Anas, tidak terlalu urgen untuk terburu-buru membuat keputusan mengeluarkan dari koalisi. Memang, ujar Anas, sedang ada pembahasan tentang pemantapan koalisi.
"Pada saat yang sama, kami memang menjalankan politik koalisi pintu terbuka, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami sangat mengutamakan menjaga keutuhan koalisi. Yang jelas kami ingin koalisi yang sejati dan disiplin," ujarnya. (Ken/OL-7)
Labels: mabes polri, politik, profesi
